Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota
DOI:
https://doi.org/10.47747/snfmi.v1i.1511Keywords:
FinanceAbstract
This study aims to analyze the financial performance of five district/city local governments in Indonesia. This type of research is descriptive quantitative using secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA). The data analysis technique in this study is to use financial ratios including the ratio of the degree of decentralization, the ratio of independence, the ratio of effectiveness of PAD, the ratio of regional financial efficiency, and the ratio of harmony. The results of the study show that in general the ratio of the degree of decentralization obtained by each Regency/City tends to be not very good. In the independence ratio, is also not very good, PAD all the region less than the transfer income. In terms of effectiveness ratio, there are two regencies/cities that have a good level of effectiveness, namely Pematang Siantar City and Klaten Regency. The two districts succeeded in achieving their budgeted PAD targets. In terms of efficiency ratio, the best efficiency level among the five Regencies/Cities is East Manggarai Regency while the other four Regencies still have poor efficiency levels. In terms of compatibility ratios, in general, the expenditure budgets of the districts/cities studied are used more for operating expenditures than for capital expenditures.
References
Adhiyantoko, H. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). Skripsi (Online)(https://repository. usd. ac. id)
Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016–2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan). Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 4(2), 1113-1132.
Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ebbank, 8(1), 33-48.
Ghozali, Imam. (2020). Grand Theory Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Semarang: Yoga Pratama
Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 5(2), 116-130.
Halim, Abdul. (2009) Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, 7(1).
Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Eka Cida, 1(1).
Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah.
Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
